Minggu, 20 Juli 2014

PERMUKIMAN KOTA - PWK FT UB 2013

POSTER EARTH DAY PROJECT 2014 -


Resume Teori Von Thunen

Johan Heinrich Von Thunen (1783-1850) adalah ahli ekonomi pertanian yang membuat teori tentang lokasi pertanian. Von Thunen mengembangkan teoriini berdasarkan hasil pengamatan di daerah tempat tinggalnya. Inti dari teori ini adalah pola keruangan pertanian yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat produk pertanian (keawetan, harga dan beban angkut).

RESUME GARDEN CITY

GARDEN CITY
            Konsep Garden City yang dikemukakan oleh Ebenezer Howard pada mulanya berlandaskan pada keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sehingga pada akhirnya Ebenzer Howard bertekad untuk melahirkan garden city.
Saat tahun 1876 Howard kembali ke Inggris dan memproduksi rekaman resmi parlemen, melalui rekaman debat tersebut maka Howard tersadar akan sulitnya parlemen mencari solusi untuk mengatasi masalah buruh dan perumahan. Howard kemudian mengamati semua partai dan tidak mempedulikan berseberangannya secara politis, sosial atau keyakinan, yang sbeenarnya bersatu dalam satu isu yakni arus migrasi yang terus berlanjut dari kawsan pedesaan ke kota-kota yang sudah penuh sesak.  Industrialisasi menyebabkan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke dalam kota, dengan daya tarik upah yang lebih baik, kesempatan kerja yang lebih besar dan aktivitasi soial. Hal tersebut mengakibatkan kota penuh sesak dan perumahan, persediaan air dan drainase tidak memadai lagi. Harga sewa dan harga barang juga naik.
Dengan adanya tekanan ekonomi maka kampung menjadi sepi karena ditinggalkan oleh penduduk asli yang berbondon-bondong pindah ke dalam permukiman berkualitas rendah di kota. Kurangnya akomodasi kehidupan para petani juga mempengaruhi hal tersebut. urbaniasi ini menimbulkan banyak dampak baik bagi kota maupun bagi desa. Kemiskinan, kepadatan permukiman, polusi industri, minimnya drainase dan air bersih, kekumuhan, praktek penguburan yang buruk menjadi penyebab timbulnya penyakit. 

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL
Nadhia Maharany Siara 
PENDAHULUAN
            Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan potensi sektor pertanian yang besar. Namun sampai saat ini sektor pertanian yang berada di kawasan pedesaan tidak mampu memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan ekonomi bangsa maupun perekonomian para petani sebagai pelaku usaha terbesar sektor ini. Kawasan pedesaan kian tertinggal dan minim akan sarana dan prasarana menyebabkan orang-orang yang berdomisili di pedesaaan ingin menaikan taraf hidup mereka dengan berpindah ke kawasan perkotaan.
            Perpindahan orang-orang ini menyebabkan tingginya arus urbanisasi sehingga membuat  wilayah perkotaan yang padat akan penduduk menjadi semakin padat. Padatnya penduduk di kawasan perkotaan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja sehingga perrpindahan mereka ke kota bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.  
            Solusi tentu saja dibutuhakan untuk mengatasi permasalahan yang rumit ini. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan kawasan pedesaan guna menekan derasnya arus urbanisasi. Dengan konsep agropolitan yang menata desa menjadi suatu pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian dengan mempererat keterkaitan sistem agribisnis yang didudkung dengan pembangunan fasilitas penunjangnya, diharapkan mampu menciptakan suatu “desa kota” yang memberikan kontribusi terhadap pencaharian dan kesejahteraan masyarakat.
            Rumusan masalah pada karya tulis ini adalah: 1. Bagaimana pengembangan kawasan agropolitan? 2. Apa strategi yang tepat guna mengembangkan wilayah pedesaan? 

TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT TINGKAT INFORMING (STUDI KASUS: KEBIJAKAN IMPOR GULA DI INDONESIA)

TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT TINGKAT INFORMING 
(STUDI KASUS: KEBIJAKAN IMPOR GULA DI INDONESIA)
Oleh
Efma Haryani, Trisha Devi Tamara, Luh Made Dwi A., Wage Roro, Nadhia Maharany 

BAB I
PENDAHULUAN
1.1              Latar Belakang
            Salah satu kebutuhan bahan pokok masyarakat Indonesia adalah gula.  Di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Sejak zaman penjajahan Belanda Indonesia telah memproduksi gula dengan bahan baku tanaman tebu. Industri gula merupakan salah satu industri yang keberadaannya tergolong tua di dunia. Selama perkembangan yang begitu panjang. Terjadi perubahan mendasar yang signifikan terkait dengan industri gula yaitu perubahan posisi suatu negara dari pengekspor gula menjadi pengimpor gula, atau sebaliknya. Pada periode tahun 1930-an Indonesia merupakan Negara pengekspor gula terbesar di dunia namun mulai tahun 1967 hingga saat ini telah berubah menjadi negara pengimpor gula yang cukup besar di dunia (Pambudy, 2003). Hal ini didasarkan pada realita bahwa konsumsi gula di Indonesia terus mengalami peningkatan sementara peningkatan produksi gula domestik tidak mampu memenuhi peningkatan konsumsi gula (Sawit dkk, 2003 dalam Achmad Zaini).
            Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi gula di Indonesia diantaranya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat dan industri pengolahan makanan dan minuman yang semakin berkembang. Sementara itu dilihat dari segi produksi, kinerja industri gula di Indonesia  sebagian besar tidak efisien baik secara teknis maupun ekonomis. Industri gula yang tidak efisien dikarenakan oleh permasalahan pada produktivitas tebu yang masih rendah, maupun permasalahan pada industri gula baik yang mencakup mesin, peralatan  serta manajemen (Sawit dkk, 2003 ; Nainggolan, 2004 dalam Anna Fariyanti)
            Kondisi produksi gula yang tidak mampu memenuhi konsumsi gula, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan serangkaian kebijakan. Adapun kebijakan pemerintah meliputi kebijakan impor gula. Pemerintah memberlakukan kebijakan impor yang liberal yaitu pada saat perjanjian Letter of Intent (LOI) tahun 1998. Namun demikian gula impor semakin banyak di pasar domestik dengan harga yang murah. Harga gula impor yang murah akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi sebaliknya tidak untuk produsen gula seperti industri gula dan petani tebu. Dalam hal ini menimbulkan konflik karena para petani tebu dan industry gula tidak sepakat dengan kebijakan ini karena merasa dirugikan. Untuk itu perlu adanya upaya partisipasi pemimpin untuk mengatasi masalah ini.
            Pada kondisi yang seperti ini data di katakan sebagai partisipasi informing. Mengapa demikian karena dalam hal ini pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan impor gula tanpa adanya campur tangan dari masyarakat khusunya petani tebu dan indutri gula. Pemerintah hanya menginformasikan kebijakan ini melalui media-media masa. Kebijakan ini harus tetap dijalankan oleh petani tebu dan industri karena dalam hal ini pemerintah yang memiliki wewenang.