Minggu, 20 Juli 2014

TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT TINGKAT INFORMING (STUDI KASUS: KEBIJAKAN IMPOR GULA DI INDONESIA)

TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT TINGKAT INFORMING 
(STUDI KASUS: KEBIJAKAN IMPOR GULA DI INDONESIA)
Oleh
Efma Haryani, Trisha Devi Tamara, Luh Made Dwi A., Wage Roro, Nadhia Maharany 

BAB I
PENDAHULUAN
1.1              Latar Belakang
            Salah satu kebutuhan bahan pokok masyarakat Indonesia adalah gula.  Di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Sejak zaman penjajahan Belanda Indonesia telah memproduksi gula dengan bahan baku tanaman tebu. Industri gula merupakan salah satu industri yang keberadaannya tergolong tua di dunia. Selama perkembangan yang begitu panjang. Terjadi perubahan mendasar yang signifikan terkait dengan industri gula yaitu perubahan posisi suatu negara dari pengekspor gula menjadi pengimpor gula, atau sebaliknya. Pada periode tahun 1930-an Indonesia merupakan Negara pengekspor gula terbesar di dunia namun mulai tahun 1967 hingga saat ini telah berubah menjadi negara pengimpor gula yang cukup besar di dunia (Pambudy, 2003). Hal ini didasarkan pada realita bahwa konsumsi gula di Indonesia terus mengalami peningkatan sementara peningkatan produksi gula domestik tidak mampu memenuhi peningkatan konsumsi gula (Sawit dkk, 2003 dalam Achmad Zaini).
            Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi gula di Indonesia diantaranya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat dan industri pengolahan makanan dan minuman yang semakin berkembang. Sementara itu dilihat dari segi produksi, kinerja industri gula di Indonesia  sebagian besar tidak efisien baik secara teknis maupun ekonomis. Industri gula yang tidak efisien dikarenakan oleh permasalahan pada produktivitas tebu yang masih rendah, maupun permasalahan pada industri gula baik yang mencakup mesin, peralatan  serta manajemen (Sawit dkk, 2003 ; Nainggolan, 2004 dalam Anna Fariyanti)
            Kondisi produksi gula yang tidak mampu memenuhi konsumsi gula, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan serangkaian kebijakan. Adapun kebijakan pemerintah meliputi kebijakan impor gula. Pemerintah memberlakukan kebijakan impor yang liberal yaitu pada saat perjanjian Letter of Intent (LOI) tahun 1998. Namun demikian gula impor semakin banyak di pasar domestik dengan harga yang murah. Harga gula impor yang murah akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi sebaliknya tidak untuk produsen gula seperti industri gula dan petani tebu. Dalam hal ini menimbulkan konflik karena para petani tebu dan industry gula tidak sepakat dengan kebijakan ini karena merasa dirugikan. Untuk itu perlu adanya upaya partisipasi pemimpin untuk mengatasi masalah ini.
            Pada kondisi yang seperti ini data di katakan sebagai partisipasi informing. Mengapa demikian karena dalam hal ini pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan impor gula tanpa adanya campur tangan dari masyarakat khusunya petani tebu dan indutri gula. Pemerintah hanya menginformasikan kebijakan ini melalui media-media masa. Kebijakan ini harus tetap dijalankan oleh petani tebu dan industri karena dalam hal ini pemerintah yang memiliki wewenang.

1.2              Rumusan Masalah
            Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu.
1.   Apakah kebijakan impor gula di Indonesia termasuk dalam tingkat partisipasi    masyarakat informing ?
1.3              Tujuan
            Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut.
1.      Untuk mengidentifikasi apakah kabijakan impor gula di Indonesia termasuk dalam        tingkat partisipasi masyarakat informing.
1.4              Manfaat
            Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu.
Agar pembaca dapat mengetahui bahwa kebijakan impor gula di Indonesia merupakan tangga partisipasi informing.
1.5              Identifikasi Metode
Identifikasi metode yang penulis gunakan ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur maupun survey instansi atau departemen yang berhubungan dengan kebijakan impor gula di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan alat berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2002:135).
A.       Studi Literatur
Studi literature ini berkenaan dengan tinjauan pustaka, dapat di temui pada bab II yang berperan untuk menjelaskan tentang studi kasus dan menarik kesimpulan.
1.6              Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini meliputi.


1.      BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.
2.      BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi teori-teori mengenai tangga partisipasi informing.
3.      BAB III STUDI KASUS
Pada bab ini berisi tentang studi kasus mengenai kenijakan impor gula di Indonesia.
4.      BAB IV PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kebijakan impor gula di Indonesia.
5.      BAB V
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dalam penulisan ini.
BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1       Pengertian A Ladder Of Citizen Participation
            Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu gambaran terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of Power) antara kelompok penyedia kegiatan (stake holder) dan kelompok penerima kegiatan yaitu masyarakat.
            Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2009) dalam (Wahyu, 2010)  adalah masyarakat yang ikut serta dalam mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.           
            Arnstein (1995) dalam Komite PPA-MFP et all. (2006) menyatakan bahwa tingkat partisipasi bervariasi yang dibagi menjadi delapan tangga atas klasifikasi partisipasi masyarakat atau biasa disebut dengan a ladder of citizen participation, dimulai dari tahap manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control . Berikut merupakan gambaran mengenai a ladder of citizen participation.

                        Gambar 1. A ladder of citizen participation
                        Sumber :   Sharon, 2011.

            Arnstein menggambarkan batasan-batasan tentang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Berikut merupakan penjelasan dari a ladder of citizen participation.

1.                  Manipulation
Manipulation termasuk salah satu tahapan non partisipasi karena pada tingkatan ini masyarakat tidak ada partisipasi karena pemerintah yang memegang kekuasaan penuh..
2.                  Therapy
Therapy termasuk salah satu tahapan non partisipasi karena masyarakat juga tidak turut berpartisipasi sehingga hal tersebut sekedar sosialisasi agar masyarakat tidak marah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Isma, Fredian, 2013)
3.                  Informing
Informing merupakan tingkatan partisipasi pada tahap tokenism, yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan aspirasi dan pemerintah juga memberikan kesempatan namun aspirasi merekaa sulit direalisasikan oleh pemerintah.
4.                  Consultation
Consultation merupakan tingkatan partisipasi pada tahapan tokenism, yaitu masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penerapan suatu kebijakan dan ada kesempatan untuk didengar  dan diajukan oleh pemerintah. Namun tetap tidak ada jaminan untuk diimplementasikan oleh pemerintah.
5.                  Placation
Placation merupakan tingkat partisipasi pada tahapan tokenism, yaitu masyarakat yang dapat memberikan aspirasi maka aspirasi tersebut dapat didengar dan diberi kesempatan untuk memberikan saran tetapi saran tersebut tidak mendapat jaminan untuk dapat diimplementasikan karena pemerintah mempunyai hak untuk dapat membuat suatu kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan.
6.                  Partnership
Partnership merupakan tingkat partisipasi pada tahapan tokenism, yaitu masyarakat yang dapat memberikan aspirasi tetapi masyarakat dengan tingkat partnership dapat bernegoisasi sehingga terjadinya timbal balik dan memiliki hubungan yang erat dengan tradisional power holder.(Isma, Fredian, 2013)
7.                  Delegated Power
Delegated Power merupakan tingkat partisipasi pada tahapan citizen power, yaitu masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab atas pendelegasian kekuasaan walaupun tidak sepenuhnya.
8.                  Citizen Control
Citizen Control merupakan tingkat pastisipasi pada tahap citizen power, yaitu masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas pendelegasian kekuasaan.
2.2       Pengertian Informing
            Informing  merupakan tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan tokenism (partisipasi semu). Masyarakat dapat berpartisipasi namun dengan tingkatan yang sangat rendah. Partisipasi masyarakat tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemegang kekuasaan (pemerintah). Pemegang kekuasaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi namun tidak ada jaminan bahwa aspirasi tersebut akan dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh pemegang kekuasaan.
            Tahapan informing  pada umumnya lebih ditekankan pada alur satu arah. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi namun tidak ada umpan balik dari masyarakat, tidak ada kekuatan untuk bernegosiasi.
Tabel 2.1Kriteria Informing
No.
Kriteria Informing
1.
Adanya penginformasian dari pemerintah
2.
Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan saran kepada pemerintah
3.
Pemerintah mendengar saran masyaarakat
4.
Tidak ada umpan balik dari pemerintah atas saran masyarakat
                        (Sumber: Penulis, 2013)
  

BAB III

STUDI KASUS

3.1   Perkembangan Impor Gula di Indonesia

            Indonesia merupakan negara yang pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun 1930-an. Pabrik gula yang beroperasi saat itu sebanyak 179 pabrik gula dengan produktivitas sekitar 14,8 persen dan rendemen mencapai 11-13,8 persen. Indonesia juga pernah mengekspor gulasebanyak 2,4 juta ton dengan puncak hasil produksi 3 juta ton (Sudana et al 2000 dalam Susila, Wayan dan Sinaga, Bonar M 2005 : 30-53).
            Industri gula di Indonesia mulai menghadapi berbagai masalah yang signifikan pada tahun 1991-2001. Salah satu indikator masalah industri gula Indonesia adalah kecenderungan volume impor yang terus meningkat dengan laju 16,6 persen per tahun. Hal ini disebabkan ketika  konsumsi gula terus meningkat dengan laju 2,96 persen pertahun, produksi gula dalam negeri menurun dengan laju 3,03 persen pertahun (Dewan Gula Indonesia 2002 dalam Susila, Wayan dan Sinaga, Bonar M 2005 : 30-53).

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Adanya Kebijakan Impor Gula

            Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan impor gula di Indonesia.

3.2.1    Kebutuhan Masyarakat

             Kebutuhan masyarakat terhadap gula terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan pasokan pada perindustrian dan perdagangan dengan kebutuhan gula yang lebih tinggi. Namun Kebutuhan masyarakat terhadap gula tidak diimbangi dengan keberadaan produksi gula di Indonesia.

3.2.2   Pertanian Tebu

            Kebutuhan pangan gula kian menanjak kuotanya. Petani tebu harus menghasilkan panen yang lebih cepat dan melimpah. Sebelum Revolusi Hijau, semua pertanian adalah organik. Namun setelah timbulnya tuntutan pasokan pangan yang lebih besar dan berlanjut, peningkatan produktivitas pertanian ditempuh melalui modernisasi alat-alat pertanian, penggunaan pupuk yang nutrisinya bisa diserap langsung oleh tanaman, hingga pestisida kimia dan pemuliaan benih untuk menghasilkan panen yang lebih cepat dan melimpah.
Produktivitas meningkat secara cepat, namun penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida telah membuat petani enggan untuk memberikan asupan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang. Akibatnya tekstur tanah menjadi rusak dan lingkungan menjadi tidak kondusif untuk mikroba. Karena kurangnya mikroba dan bahan organik yang dibutuhkannya, hasil panen terus menurun dari tahun ke tahun

3.2.3   Teknologi Produksi di Indonesia

            Dalam memenuhi kebutuhan gula pada masyarakat yang terus meningkat, dibutuhkan teknologi yang canggih serta menejemen yang baik kepada pengelolanya. Pada tahun 2011 dari 52 pabrik BUMN hanya 20 pabrik yang kondisinya baik sisanya berkondisi buruk. Kondisi buruk yang dimaksud diantaranya faktor mesin yang sudah tua, menejemen yang kurang baik dan penanaman tebu yang sembarangan sehingga menghasilkan gula gagal.

3.3       Fungsi Kebijakan Impor Gula di Indonesia

            Pemerintah melakukan upaya Impor pangan dari negara lain yang bertujuan dapat menekan kenaikan harga pangan agar menjadi stabil kembali. Dalam melaksanakan impor pangan pokok seperti gula pemerintah memberlakukan kuota impor. Kebijakan kuota impor diartikan sebagai suatu hambatan non tarif yang digunakan untuk membatasi jumlah komoditas pangan tertentu yang boleh diimpor selama jangka waktu tertentu.

3.4       Masalah yang Timbul Akibat Kebijakan Impor Gula

            Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dari pemerintah dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sempurna. Adapun masalah yang terjadi setelah kebijakan impor gula ditetapkan sebagai berikut.

3.4.1     Adanya Impor Gula Ilegal

            Adanya persebaran gula ilegal di wilayah perbatasan yang dijual lebih murah dibanding gula lokal. Salah satu wilayah yang pernah dijadikan tempat persebaran gula ilegal adalah Kalimantan Barat dari produksi gula malaysia. Adanya gula impor ilegal mengakibatkan petani tebu Indonesia bangkrut karena masyarakat cenderung membeli gula ilegal malaysia yang lebih murah, selain itu gula ilegal merupakan bahan yang tidak diperiksa oleh dinas perindustrian dan perdagangan Indonesia sehingga peredaran gula ilegal belum tentu sehat dan dapat membahayakan kesehatan konsumen khususnya warga indonesia sebagai penerima gula ilegal.

3.4.2    Ketidaktepatan Rafinasi Gula Impor

            Gula rafinasi merupakan gula yang telah melalui tahap pemurnian yaitu dipisahkan dari zat-zat warna yang ada pada tebu. Gula ini memiliki warna yang lebih bening, natural  putih dan harga lebih murah karena berasal dari gula mentah impor, selain itu gula rafinasi juga memiliki rasa manis yang sama dengan gula biasa.  Gula ini hanya ditujukan kepada industri makanan dan minuman,  namun yang terjadi rafinasi gula impor beredar di pasaran. Hal ini membuat petani tebu merasa rugi dengan beredarnya rafinasi gula di pasaran.

3.5       Dampak  Kebijakan Impor Gula di Indonesia 

            Petani di berbagai wilayah Indonesia tidak menyetujui kebijakan impor gula yang dilakukan pemerintah. Hal ini disebabkan gula impor yang beredar dijual murah sehingga gula lokal harus dijual lebih rendah dan mengakibatkan petani tebu Indonesia tidak mendapatkan untung. Seperti yang ada di Kabupaten Malang hampir semua petani tebu mengeluh gula lokal dibeli dengan harga murah. Para petani tebu tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan impor gula karena mereka modal penanaman tebu tidak sebanding dengan harga tebu setelah digiling atau setelah di jual ke pabrik.
3.6       Faktor Partisipasi Impor Gula Berada Pada Tingkat Partisipasi Informing
            SK Menperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002, tanggal 23 September 2002, tentang Tata Niaga Gula Impor dikeluarkan setelah Deperindag mengenai persoalan yang dihadapi oleh petani tebu. Beberapa pihak berpendapat bahwa pabrik gula sebaiknya dipindahkan ke luar jawa, tetapi sebagian besar petani tebu sebagai pemasok bahan baku berada di jawa dan sudah  menjadi sumber penghidupan yang dijalani secara turun temurun. Oleh karena itu, Deperindag mengadakan pertemuan dan diskusi secara mendalam dengan Departemen Pertanian dan Kementerian BUMN  untuk membahas masalah tersebut. Dengan melakukan pertimbangan baik dari teknologi pabrik gula indonesia, lahan tanam tebu, perhitungan produksi tebu dan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap gula maka setelah mengadakan pertemuan dan diskusi pemerintah menetapkan kebijakan impor gula dengan sistem kuota.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Tangga Partisipasi InformingPada Kebijakan Gula Impor
4.1.1 Identifikasi Terhadap Kriteria Informing: Adanya Penginformasian Kebijakan Gula Impor Dari Pemerintah
Kebijakan gula impor sudah diinformasikan oleh pemerintah sejak dari tahun – tahun sebelumnya. Hanya saja, kebijakan tersebut diinformasikan sebatas di media cetak ataupun surat kabar online. Sejak dua bulan yang lalu pemerintah baru menginformasikan mengenai pengimporan gula untuk memenuhi kebutuhan gula oleh masyarakat Indonesia. Produksi gula dalam negeri hanya bisa mencukupi 60% kebutuhan gula dalam negeri. Produksi gula nasional juga mengalami penurunan. Produksi gula nasional turun pada 2013 hanya mencapai 2,5 juta ton, sementara kebutuhan gula sebanyak 5,8 juta ton untuk produksi langsung dan industri. Sehingga pemerintah mengimpor gula untuk bisa memenuhi 100% akan kebutuhan gula. 
1.2 Identifikasi Terhadap Kriteria Informing: Tidak Adanya Umpan Balik Dari Masyarakat Terhadap Kebijakan Gula Impor


Kebijakan gula impor mendapatkan pertentangan terutama dari petani tebu. Petani – petani tebu sebenarnya telah diberikan ruang oleh pemerintah untuk memberikan saran terhadap kebijakan tersebut. Namun tidak adanya respon dari pemerintah atas saran mereka membuat petani – petani tersebut tidak berdaya terhadap kebijakan gula impor yang diberlakukan oleh pemerintah. Ketidakberdayaan tersebut mengakibatkan tekanan yang berat pada produsen gula domestik.
Sejak gula impor meramaikan pasar gula nasional, harga gula di pasar dalam negeri cenderung menurun. Penurunan harga gula itu bukan disebabkan kelebihan penawaran tetapi karena harga gula internasional memang lebih rendah dibandingkan harga gula domestik. Akibatnya banyak petani tebu mengalami kerugian karena hasil tebu produksinya tidak dapat terjual atau terpaksa menjual tebu dengan harga di bawah biaya produksi.Hal ini akan berlanjut pada produsen gula dalam negeri untuk gulung tikar karena biaya produksi yang melebihi dari penghasilan penjualan gula yang selanjutnya akan berimbas terhadap PHK –nya pekerja – pekerja pada pabrik gula tersebut.

Tabel 4.1. Tabel kesesuaian kriteria tangga partisipasi tingkat informing dengan
  kasus kebijakan impor gula
No.
Kriteria Informing
Kasus Kebijakan impor gula
1.
Adanya penginformasian dari pemerintah
Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.
2.
Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan saran kepada pemerintah
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak rencana Perum Bulog membuat cadangan gula lewat impor raw sugar dan adanya demonstrasi penolakan kebijakan ini
3.
Pemerintah mendengar saran masyaarakat
Pemerintah mendengar saran Asosiasi Petani Tebu .
4.
Tidak ada umpan balik dari pemerintah atas saran masyarakat
Kebijakan impor gula tetap berlangsung tanpa ada perubahan keijakan yang berarti.
(Sumber: Penulis, 2013)
Berdasarkan kasus kebijakan impor gula yang dibuat oleh pemerintah, faktanya memenuhi seluruh kriteria tangga partisipasi tingkat informing. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah memberikan informasi tentang adanya kebijakan impor gula melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 527/MPP/Kep/9/2004. Sebenarnya masyarakat telah berpartisipasi dalam menolak kebijakan ini, hal ini terbukti dengan gerakan Asosiasi Petani Tebu Indonesia yang menolak kebijakan ini, selain itu adanya demonstrasi juga membuat masyarakat terlibat dalam penolakan kebijakan ini.Namun, tidak ada tindakan yang berarti dari pemerintah. Pemerintah hanya sebatas mendengar aspirasi masyarakat tanpa feedback yang berarti.

BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Adanya penginformasian mengenai kebijakan pengimporan gula dari pemerintah, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media online membuat kasus kebijakan ini masuk criteria informing. Selain itu pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat untuk beraspirasi dan mendengarkan aspirasi tersebut namun tidak adanya umpan balik dari pemerintah telah sesuai dengan kriteria tangga partisipasi Arnstein ketiga yaitu informing. Sehingga kasus kebijakan gula impor bisa dikatakan termasuk dalam tangga partisipasi informing.
5.2 Saran
Pemerintah seharusnya menampung saran – saran dari masyarakat terutama dari petani tebu ketika akan menerapkan kebijakan gula impor. Hal ini dilakukan agar tidak adanya salah satu pihak yang rugi terhadap penerapan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Achmad Zaini. Pengaruh Harga Gula Impor, Harga Gula Domestik dan Produksi Gula Domestik                         Terhadap Permintaan Gula Impor di Indonesia. EPP.Vol.5 No.2. 2008 : 1 – 9.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. Rineka Cipta.
Anna Fariyanti. Dampak Kebijakan tariff Impor Gula terhadap Kesejahteraan Produsen dan                                Konsumen. Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian. Volume 1 No 2 – Desember      2007).
Komite PPA-MFP. 2006. Pengelolaan Taman Nasional Pelajaran untuk Trasformasi Kebijakan.Yayasan            WWF-Indonesia.
Pambudy R. 2003. Tebu dan Gula Milik Siapa. Dewan Gula Indonesia, Jakarta
R. Arnstein, Sherry. 2007. A Ladder Of Citizen Participation. Aip Journal.
Rosyida, Isma & Tonny Nasdian, Fredian. 2011. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam                       penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibilty (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas       Perdesaan. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Vol 05 No       1.
Susila, Wayan R dan Sinaga, Bonar M. 2005. Analisis Kebijakan Industri Gula Indonesia. Jurnal                      Argo Ekonomi. 23 (1).
Wahyu Ishardino Satries. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD       Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Jurnal Kybernan. Vol 2, No. 2, September 2011.


Tulisan ini disusun guna memenuhi Tugas Besar Mata Kuliah Pemberdayaan Berbasis Masyarakat - Semester 1 - PWK FT UB


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar